RBNnews.co.id, Bintan – Salah satu program yang membuat nelayan, nyaman dan tidak khawatir lagi saat melaut, adalah Program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Program ini sudah berjalan. Pemprov sudah membagikan sedikitnya 36.500 nelayan tradisional di Kepri. Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan calon wakilnya gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, program ini menjadi proritas pada tahun 2025 mendatang.
Di tahun 2024, sebanyak 124 nelayan menerima penyaluran santunan, terdiri dari santunan jaminan kematian sebanyak 102 nelayan, santuanan pengobatan karena kecelakaan kerja sebanyak 20 nelayan, dan beasiswa bagi 4 anak nelayan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang dilaksanakan sejak tahun 2021 itu sangat dirasakan manfaatnya bagi para nelayan. Jadi, bagi nelayan tidak kwatir dan takut lagi saat melaut, karena dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan kecil. Utamanya terhadap resiko kecelakaan kerja maupun kematian yang berpotensi menimpa para nelayan saat bekerja di laut.
Hamsa, salah satu nelayan tradisional kelong di Kawal, Bintan, saat berbincang-bincang dengan katasiber, mengaku program calon kepala itu sangat baik. Namun, ia berharap semua nelayan harus mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah.
”Baguslah kalau ada program ini. Mudahan semua nelayan dapat, terutama di nelayan kelong di Kawal,Bintan,” kata Hamsa.
Sambung dia, resiko melaut ada saja, walaupun nelayan kelong, wilayah operasinya tidak jauh-ajuh di tengah laut. Tapi, bisa saja terjadi kecelakaan. Seperti saat berada di kelong, badai angin atau ombak datang secara tiba-tiba. ”Terjadi di laut. Atau perbaikan mesin lampu dan mesin pemutar tangkul, kecelakaan,,’ ujarnya.
Sebelumnya, sesuai data dari Pemprov Kepri, tahun 2025, petani yang ada di Kepri juga akan diberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Ada sekitar 25 ribu rumah tangga petani di Kepri yang akan diberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025 mendatang. Pemprov Kepri telah menganggarkan dan menjadikannya sebagai prioritas.
Baca Juga : Driver Online Batam Murka, Segel Kantor Aplikator Maxim, Grab dan Gojek
Baca Juga : Amsakar Ingatkan Relawan Fokus Menangkan ASLI, Abaikan Isu Negatif
Keberlanjutan bantuan iuran jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini ditegaskan Ansar sudah selayaknya dilaksanakan mengingat manfaat yang selama ini telah dirasakan penerima.
“Total santunan yang telah diberikan berjumlah Rp4,9 miliar,” terang Ansar.
Di samping memberikan bantuan iuran JKM dan JKK bagi nelayan dan petani, Ansar juga berharap program serupa juga diterapkan kepada pekerja rentan lainnya, seperti ojek, sopir taksi, sopr truk, dan buruh pelabuhan.
“Jika kembali terpilih saya akan mengkomunikasikannya dengan bupati/walikota terpilih agar pemerintah kota atau kabupaten dapat memberikan bantuan iuran BPJS di luar pekerja rentan yang telah ditanggung Pemprov Kepri,” papar Ansar.
“Kalau pun nantinya pemerintah kota atau kabupaten tidak mampu karena anggaran terbatas, maka kami (Pemprov Kepri) akan berupaya membantu sebisanya,” pungkas Ansar.
Untuk diketahui, hingga 2024 ini, sebanyak 36.500 nelayan di Kepri menerima bantuan iuran JKM dan JKK BPJS Ketenagakerjaan, dengan total anggaran yang disalurkan berjumlah Rp7,358.400.000.
Nelayan penerima bantuan terbagi di Natuna 4187 nelayan, Batam 5.526 nelayan, Karimun 5.535 nelayan, Tanjungpinang 1.203 nelayan, Bintan 5.935 nelayan, Lingga 9.775 nelayan dan Kepulauan Anambas 4.339.
Masih kata Samsudin, kendala yang di hadapi petani mandiri, khususnya di Bintan, tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Ia mengusulkan agar petani mandiri juga bisa mendapatkan bantuan pupuk subsidi, meskipun tidak masuk kelompok tani.
”Saya belum pernah dapat pupuk subsidi, belum terima bantun karena saya petani mandiri,” kenangnya. (Red)
2 comments