RBNnews.co.id, Padang – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ditekankan oleh Gubernur Sumbar untuk mendukung terlaksananya program reforma agraria.
Sebagai anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Disperindag bertekad untuk mendukung pencapaian target fasilitasi di Sumatera Barat tahun 2023. Hal itu terungkap dalam diskusi Sekretariat GTRA di kantor Disperindag kamis (24-08-23).
Baca Juga : Heboh!!! Viral Harga Listrik Rp 2.100 Per KWH di Batam
“Bagi Disperindag GTRA sangat membantu IKM binaan untuk mendapatkan kepastian kepemilikan aset berupa sertifikat lahan yang selanjutnya dapat dijadikan jaminan bagi dukungan modal dari perbankan dan sumber pembiayaan formal lainnya” ujar Kadisperindag Sumbar, Novrial.
Novrial juga berharap diskusi ini dapat menjadi wadah untuk membangun komitmen yang kuat dan seluruh pihak terkait dapat saling mendukung dalam menyukseskan program ini.
Baca Juga : Breaking News! Baru Hujan 2 Jam, Kota Batam Langsung Dilanda Banjir
“Sehingga tercapainya tujuan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di Provinsi Sumatera Barat,” tuturnya.
Reforma agraria adalah Suatu penataan kembali atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Yang tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan.
Baca Juga : Tidak Kunjung Ada Kejelasan, Rico Minta APH Segera Ungkap Kasus Proyek Jalan Gagal di Koto Kareh
Saat ini ada beberapa IKM di Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman yang akan diberikan fasilitasi bersama dalam bentuk pelatihan dan workshop, sehingga paska menerima sertifikat lahan pelaku IKM langsung mendapatkan pengetahuan dan skill untuk peningkatan kinerjanya. (M)
