RBNnews.co.id, Swiss – Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepulauan Riau (Kepri), Saiful Badri Sofyan menghadiri konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa, Swiss.
Saiful mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung selama enam hari Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-114.
Begitu juga dengan sidang Committe Descent Work in the Platform Economy yang telah berlangsung di Gedung CICG, Jenewa, Swiss.
“Dua minggu penuh dialokasikan untuk melakukan negosiasi mengenai konvensi global tentang pekerjaan layak di ekonomi platform digital,” Kata Saiful Badri, Senin (08/06/26).
Catatan Ketum SEPETA, Bangun Nugroho
Memasuki akhir minggu pertama, ada banyak refleksi yang dapat dibagikan setelah hari-hari panjang yang sering berakhir hingga pukul 21.30 waktu Geneva bahkan hingga larut malam.
Negosiasi berjalan panjang, sulit, dan sangat intens. Berbagai amandemen dibahas secara rinci, baris demi baris, pasal perpasal, bahkan kata demi kata.
Kemajuan tidak selalu diukur dari banyaknya pasal dan halaman yang berhasil disepakati, tetapi dari kesabaran, ketekunan, dan kemampuan untuk tetap bertahan di ruang perundingan.
Penghargaan yang tinggi patut diberikan kepada Amanda Brown, Mónica Viviana Tepfer, Ruwan Subasinghe, serta Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) atas kepemimpinan dan kerja keras mereka sepanjang proses ini.
Di antara isu yang paling kontroversial adalah status hubungan kerja dalam ekonomi platform digital serta persoalan remunerasi, yang mencakup pembayaran, biaya operasional, ongkos, dan waktu kerja.
Dalam pembahasan tersebut, dialog sosial berlangsung sangat menantang dan penuh perdebatan, loby loba dan ini benar- benar diplomasi tingkat tinggi.
Namun, ada satu hal yang memberikan harapan besar. Para pemimpin pekerja platform dari berbagai negara seperti Kenya, Nigeria, Indonesia, Thailand, Chili, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Meksiko, dan banyak negara lainnya hadir bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai peserta aktif dalam kaukus pekerja. Suara mereka turut membentuk setiap perdebatan dan setiap langkah negosiasi.
Mereka mewakili beragam sektor pekerjaan platform, mulai dari pengantar barang, pengemudi transportasi daring, moderator konten, pekerja rumah tangga, hingga pelabel data.
Para perwakilan pekerja menegaskan bahwa Konstitusi ILO memiliki mandat yang jelas: mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak pekerja, dan menjamin kondisi kerja yang layak.
Karena itu, konvensi ini harus mengatur kondisi kerja, bukan memperluas perlindungan terhadap kepentingan bisnis atau hak kekayaan intelektual perusahaan.
Dalam proses tersebut, delegasi Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA), Bangun Nugroho turut memberikan kontribusi penting dengan membawa pengalaman nyata para pengemudi dan kurir platform digital di Indonesia.
Dalam berbagai diskusi dan pertemuan khusus pekerja, Bangun Nugroho menyampaikan kondisi kerja yang dihadapi jutaan pekerja platform, mulai dari ketidakjelasan status hubungan kerja, potongan aplikasi yang tinggi, sanksi dan penonaktifan akun secara sepihak, hingga tidak adanya jaminan sosial dan perlindungan kerja yang memadai bagai gelandang dijalan, diemperan toko, stasiun pengisian bahan bakar.
Pandangan dan pengalaman yang disampaikan menjadi bagian dari upaya kolektif gerakan buruh internasional untuk memastikan bahwa konvensi yang sedang dirumuskan benar-benar berpihak kepada pekerja platform dan mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Kehadiran delegasi SEPETA di ILC 114 juga menjadi bukti bahwa perjuangan pengemudi dan kurir online Indonesia telah menjadi bagian dari perjuangan global untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan hak-hak pekerja.
Saat ini, banyak pekerja platform tidak memiliki kemampuan untuk melawan praktik diskriminasi, kondisi kerja yang tidak aman, maupun penonaktifan akun secara sepihak.
Platform digital sering kali menolak membuka metode dan sistem yang mereka gunakan, berlindung di balik algoritma yang tidak transparan.
Ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan persoalan kekuasaan dan kontrol kapitalis.
“Di ILC, yang sedang diperjuangkan bukanlah pengaturan terhadap teknologi.Yang diatur adalah pekerjaan dan hubungan kerja. Teknologi hanyalah alat yang digunakan untuk mengotomatisasi sistem yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja,” Ungkap Bangun Nugroho.
Emelia Yanti Siahaan, Sekjend DPP GSBI yang juga aktif di komite decent work in the platform economy mengatakan, Banyak pelajaran yang bisa di ambil selama satu minggu pertama terlibat diskusi, perdebatan dan loby untuk memastikan konvensi ini bisa lahir.
Ini pertama kalinya ILO bikin standar internasional khusus buat ojol, kurir, freelancer aplikasi, dll.
Makanya jika berhasil ini adalah sejarah dan yang terlibat seperti GSBI, SEPETA dan organisasi lainnya adalah akan memiliki kembagaan sendiri karena berkontribusi dalam prosesnya dari awal hingga akhir.
Dan ingat masih ada banyak pihak yang belum melihat proses ini sebagai upaya perlindungan pekerja.
Namun harus ditegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menyesuaikan hak-hak pekerja dengan kebutuhan bisnis.
“Seluruh perundingan ini pada akhirnya bukan hanya tentang dokumen dan laporan yang sedang dibahas, melainkan tentang kehidupan jutaan pekerja yang berada di baliknya,” Tegas Sekjend GSBI, Emelia Yanti Siahaan.
Perlu diketahui satu minggu lagi kedepan perundingan akan terus berlangsung.
“Ruang sidang akan penuh, dokumen-dokumen semakin dipenuhi catatan, dan kopi menjadi teman setia sepanjang proses,” Ujarnya.
Untuk itu delegasi Indonesia harus memastikan dirinya tetap kompak, konsisten hadir dalam setiap persidangan dan perdebatan termasuk loby-loby.
Masa depan dunia kerja harus dibangun di atas hak-hak pekerja, bukan di atas penindasan dan penghisapan manusia atas manusia.
“Mari terus memperkuat Konsolidasi dan solidaritas sesama gerakan rakyat. Galang Solidaritas, Lawan Penindasan!” Pungkasnya. (Red)
