“Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, juga dibutuhkan pelabuhan yang representif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kita berharap di tahun 2024 nanti Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan anggarannya melalui DAK,” kata Ansar Ahmad.
DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI Antoni Arif menyambut baik apa yang di sampaikan Gubernur Ansar.
Inisiasi tersebut, menurut Antoni memang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Baca Juga : Polres Pasaman Diminta Segera Tangkap Pelaku PETI Yang Diduga Bernama JEK
“Kami di Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan prinsipnya tidak mau mempersulit apapun yang menjadi keinginan daerah. Namun harus juga diperhatikan agar prioritas kepentingan tidak hanya dari aspek ekonomi saja. Aspek sosial dan budayanya juga harus dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah,” katanya.
Antoni melanjutkan, terkait anggraan DAK yang akan digeser untuk tahun anggaran 2024 tersebut kemudian akan segera ditindak lanjuti oleh beberapa kementerian terkait dan kemudian menjadi prioritas dalam merehabilitasi pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri. (Red)
