RBNnews.co.id, Batam – Rapat pengembangan Pulau Rempang paska terjadinya penolakan dan aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat, digelar di Hotel JW Marriott Harbour Bay Batam, Minggu (17-09-23).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi / Kepala BKP Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Thahjanto, Wakapolri Agus Andrianto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Walikota Batam yang juga sebagai Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
Saat Bahlil ditanya oleh awak media ketika seusai rapat mengenai target pengosongan tetap dilakukan sampai tanggal 28, Ia menyebutkan bahwa akan melihat perkembangan.
“Insyaa ALLAH kita akan melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal. Tapi yang terpenting adalah cara cara berkomunikasi yang baik”, ungkapnya.
Lanjutnya, Ia menyebutkan bahwa Komunikasi itu adalah sesuatu yang lebih penting dan harus berbicara dengan keluarga keluarga yang ada disana.
Lihat Juga : Video Yang ditayangkan di RBNNewsTV
“Bagi saya itu jauh lebih penting, kita harus dan ingin bicara bersama keluarga keluarga disana, dengan baik baik lah. Mau cepat atau mau apa itu, soal lain. Tapi caranya aja yang harus kita bicarakan”, bebernya.
Ketika kembali ditanya kenapa terburu buru untuk dilakukan relokasi, Bahlil menjawab bahwa investasi itu Bukan seperti tanam, yang tumbuh buah dari sebuah pohon.
“Gini pak, investasi ini pak, ini bukan seperti barang yang tanam, tumbuh buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu, itu FDI, FDI itu terbesar di negara tetangga. Bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan”, ujarnya.
Sambung Bahlil, Ia mengatakan bahwa jika menunggunya terlalu lama, apa investor mau menunggu kita?.
Baca Juga : Polres Pasaman Diminta Segera Tangkap Pelaku PETI Yang Diduga Bernama JEK
“Kalau kita tunggu ya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita?. Kita butuh mereka, tapi kita juga harus hargai yang didalam. Tapi bukan berarti kita yang mengendalikan, ini bukan anggaran APBN. Ini anggarannya bukan sedikit, ini investasinya total 300 Triliun lebih”, sebutnya.
Ditambahkan Bahlil, Ia mengutarakan bahwa investasi tersebut sebesar Rp 175 Triliun untuk tahap awalnya.
“Tahap pertama itu 175 Triliun. Kalau ini lepas, itu berarti, Potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan, untuk saudara saudara kita disini, itu akan kehilangan peluang”, tutupnya. (Red)
