RBNnews.co.id, Batam – LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) DPD Kota Batam menyoroti informasi yang beredar terkait Ketha DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mengendarai motor gede (moge) di jalan raya tanpa menggunakan helm.
Ketua LSM-TKP DPD Kota Batam, Haris Dianto menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan persoalan etika dan keteladanan seorang pejabat publik.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran aturan berlalu lintas saja, tetapi juga menyangkut etika pemerintahan,” Ungkap Haris kepada awak media, Minggu (10/05/26).
“Sangat disayangkan seorang pejabat, apalagi pimpinan DPRD Provinsi, yang justru mempertontonkan tindakan yang tidak patut dicontoh masyarakat,” tegas Tambah Haris Dianto.
Menurutnya, pejabat publik semestinya menjadi contoh dalam menaati hukum dan peraturan, bukan malah menunjukkan perilaku yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Bagaimana masyarakat mau disiplin jika pejabatnya sendiri diduga tidak taat aturan. Ini mencoreng marwah DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.
Haris juga menyoroti informasi yang menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diposting melalui akun media sosial pribadi. Ia menilai tindakan itu dapat memicu polemik dan kritik publik apabila tidak segera diklarifikasi.
“Kami meminta Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang mencalonkan oknum tersebut serta Badan Kehormatan DPRD Kepri untuk segera memberikan perhatian serius. Harus ada teguran maupun sanksi tegas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap semena-mena ataupun merasa kebal terhadap aturan hukum yang berlaku.
“Jangan gara-gara merasa pejabat lalu bertindak seolah bebas melanggar aturan. Sikap seperti ini justru bisa memantik konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan,” Cetus Haris.
Haris juga meminta agar Imam Sutiawan segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Kepri khususnya Kota Batam.
“Segera klarifikasi secara terbuka dan meminta maaf kepada masyarakat agar tidak menjadi bola liar yang mencoreng nama baik DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya. (Red)
