RBNnews.co.id, Batam – Di sebuah kedai kopi sederhana di kawasan Rawa Bebek, Jakarta Timur, Partai Sosial Sejahtera Indonesia (PASINDO) menggelar pertemuan politik yang sarat pesan perlawanan, Senin (1/9/2025). Partai yang mengusung jargon “Rumah Besar Rakyat Marjinal” itu memanfaatkan forum ini untuk menyatakan sikap politik terhadap situasi nasional yang mereka sebut kian sarat ketidakadilan.
Acara yang berlangsung di Kopi Babe ini bukan sekadar temu rutin. Di hadapan pengurus pusat, tokoh masyarakat, aktivis, dan awak media, PASINDO menyampaikan serangkaian kritik tajam yang menyasar pusat kekuasaan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai “berfoya-foya”, pemerintah yang dianggap tunduk pada kepentingan oligarki, hingga kebijakan fiskal yang disebut mencekik rakyat kecil.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat terus dipinggirkan. Perlawanan kami adalah perlawanan bermoral, bukan anarki,” ujar Ketua Umum PASINDO, Ir. Amin Mujito.
Dalam pernyataan sikapnya, PASINDO mengajukan delapan gugatan utama. Di antaranya, penolakan kenaikan gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp100 juta per bulan di tengah krisis ekonomi, kritik terhadap kebijakan pajak yang melonjak hingga 250 persen di sejumlah daerah, tuntutan penindakan korupsi yang tegas tanpa pandang bulu, hingga desakan untuk menghapus cengkeraman oligarki dalam kebijakan publik.
Isu lainnya mencakup perlindungan hak atas tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria 1960, peningkatan kesejahteraan guru, penghentian kebijakan rekening dormant yang dianggap merugikan masyarakat, serta dorongan agar pemerintah kembali berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan ekonomi kerakyatan.
Meski masih hijau di panggung politik nasional, PASINDO menegaskan dirinya bukan sekadar “oposisi pelengkap”. Melalui gerakan Satrisme-sebuah konsep perlawanan tanpa takut yang mengandalkan kesadaran kolektif rakyat-partai ini berharap dapat menjadi penyeimbang di tengah vakumnya kekuatan oposisi di parlemen.
Namun, pengamat politik menilai langkah PASINDO masih berada di persimpangan antara retorika populis dan kapasitas politik riil. “Isu yang mereka angkat relevan – ketimpangan, pajak, oligarki-tetapi tantangannya adalah mengonversi kemarahan publik menjadi kekuatan elektoral nyata,” kata Setiyobowo dari Nusantara Center kepada Majalahjakarta.com.
PASINDO kini menghadapi dua ujian besar: membangun basis dukungan luas di tengah fragmentasi politik nasional, serta membuktikan bahwa perlawanan mereka tidak berakhir sebagai agitasi semata. Dalam sejarah politik Indonesia, gerakan marjinal sering kali berhenti menjadi catatan kaki jika tak diiringi strategi elektoral yang matang.
Meski pertemuan di Rawa Bebek itu berlangsung sederhana, maknanya jauh melampaui dinding warung kopi. Dari titik inilah PASINDO mencoba menyalakan bara perlawanan dari akar rumput, bukan dari ruang berpendingin di Senayan. Apakah ini pertanda lahirnya rumah besar baru bagi rakyat marjinal, atau hanya letupan sesaat di tengah suhu politik yang memanas, waktu yang akan menjawabnya.
PASINDO mengeluarkan pernyataan sikap menentang berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap menindas rakyat.
1. Kenaikan gaji DPR Rp100 juta per bulan di tengah krisis dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan penodaan moralitas publik.
2. Kenaikan pajak hingga 250 persen dinilai sebagai kejahatan ekonomi yang melanggar Pasal 33 UUD 1945.
3. Korupsi merajalela harus diberantas tanpa pandang bulu; harta hasil rampasan harus dikembalikan kepada rakyat.
4. Oligarki yang mencengkeram negara dituntut segera dihentikan, agar ekonomi berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Hak atas tanah rakyat wajib dilindungi sesuai UU No. 5/1960; tanah yang dirampas harus dikembalikan.
6. Kesejahteraan guru harus ditingkatkan; mereka adalah pahlawan bangsa, bukan beban negara.
7. Arogansi pejabat yang mengabaikan penderitaan rakyat harus diakhiri.
8. Pemblokiran rekening dormant tanpa dasar yang jelas dinilai melanggar hak asasi dan prinsip keadilan.
“Ini adalah seruan rakyat marjinal untuk menghentikan kebijakan yang menyengsarakan dan mengembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ketua Umum PASINDO, Ir. Amin Mujito. (MJ)
