RBNnews.co.id, Inhil – Staf Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Peningkatan Produksi, Prof. Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc, menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, dalam memperjuangkan kestabilan harga kelapa demi menjaga kesejahteraan masyarakat petani.
Hal tersebut disampaikan Hasil Sembiring saat melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Inhil.
Dalam keterangannya, ia mengaku langsung berkoordinasi dengan sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian setelah menerima informasi terkait kondisi harga kelapa di daerah.
“Saya tadi malam mendapatkan berita itu. Terus terang saya langsung menelepon Pak Dirjen, menelepon Pak Sesdit, termasuk Direktur Hilirisasi,” Ujarnya, Senin (18/05/26).
Menurutnya, pemerintah memang perlu hadir ketika terjadi gejolak harga komoditas.
Ia mencontohkan kondisi beberapa waktu lalu ketika harga kelapa melonjak tinggi hingga berdampak pada mahalnya harga santan di masyarakat. Namun saat dirinya datang ke Inhil, kondisi harga justru mengalami penurunan.
“Waktu itu harga kelapa sangat tinggi sehingga santan mahal, jadi pemerintah harus mengambil action. Tapi hari ini saya datang, kok harga kelapa turun lagi,” katanya.
Hasil Sembiring menilai, persoalan harga harus dicari titik keseimbangannya agar masyarakat tetap sejahtera tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
“Prinsipnya kita harus tumbuh bersama-sama. Masyarakat harus sejahtera dan hidup lebih baik. Tujuan kita bernegara kan untuk hidup lebih bagus,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa harga komoditas tidak boleh terlalu ditekan hingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.
“Tidak bisa juga kemudian harga masyarakat ditekan betul, tetapi mereka tidak bisa menyekolahkan anak seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hasil Sembiring mengatakan seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Inhil akan dicatat dan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat. Ia juga meminta agar pemerintah daerah menyampaikan surat resmi untuk diproses di Jakarta.
“Tadi malam saya dengan Pak Kadis sudah konsultasi dengan Pak Dirjen. Saya sampaikan coba mintakan surat dengan Pak Bupati, nanti kita proses di Jakarta,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyebut pembahasan mengenai kebijakan harga tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kita juga harus mengundang stakeholder dan tim teknis untuk menghitung berapa harga yang sesungguhnya layak,” katanya.
Selain membahas persoalan kelapa, Hasil Sembiring juga menyinggung fokus pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya sektor beras. Menurutnya, pada awal masa kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada upaya swasembada beras karena Indonesia sempat melakukan impor sekitar 5 juta ton pada tahun 2024.
“Kalau beras tidak beres, saya kira tidak ada pemerintahan yang akan tahan,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi kontribusi Kabupaten Inhil dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Alhamdulillah sekarang kondisi beras kita cukup baik. Inhil membantu, semua pihak membantu,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Hasil Sembiring juga menyoroti program hilirisasi perkebunan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut anggaran besar telah disiapkan, termasuk untuk sektor perbenihan.
“Hilirisasi perkebunan sekarang hampir Rp9,5 triliun diluncurkan. Untuk perbenihan saja cukup besar,” katanya.
Menurutnya, kunjungan ke daerah dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan baik dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari akibat persiapan yang kurang matang. (Apriyawan)
